Yang membebani APBN, menurut Arim Nasim bukanlah subsidi tapi bunga utang. “Tahun ini saja mencapai 113,2 trilyun, belum pokoknya?” Ungkap Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Selasa (25/6).

Menurutnya, itulah salah satu keberhasilan rezim neolib SBY. “Akibatnya APBN dibebani oleh bunga utang negara!” tegasnya.

Di sisi lain, negara-negara penjajah terus memberikan pinjaman meski pun utang pemerintah terus membengkak karena dengan pinjaman itu mereka bisa mendikte pemerintah sebagai syarat pengucuran pinjaman. “Salah satu syaratnya membolehkan untuk  mengeksploitasi kekayaan SDA ini,” bebernya.

Sedangkan bagi pemerintah itu tidak jadi soal. “Karena utang ini sudah menjadi sarana korupsi bagi rezim neolib ini,” ungkapnya.

Makanya, lanjut Arim, jangan heran meski hampir tiap tahun APBN ada sisa anggaran tetapi rezim neolib selalu menambah utangnya. Tetapi rakyat yang tertimpa sialnya. “Kan rakyat yang secara sistemis dipaksa bayar,  melalui peningkatan pajak dan pengurangan subsidi,” bebernya.

Menurut Arim agar bangsa ini keluar dari lingkaran setan neolib, maka saatnya umat menghentikan rezim dan sistem neolib dan bersungguh-sungguh untuk menggantinya dengan sistem syariah dan khilafah. “Selama rezim yang berkuasa adalah rezim neolib, mereka tidak akan pernah menghentikan utang dan terus akan membebani rakyat dengan liberalisasinya,” tegas Arim.

Seperti diberitakan detik.com, utang pemerintah hingga akhir Mei 2013 mencapai Rp 2.036,54 triliun, naik Rp 61,12 triliun dibanding akhir 2012. Cicilan bunga utang yang rencananya akan dibayar tahun ini Rp 113,24 triliun.

Dikutip dari data Kementrian Keuangan, Senin (24/6/2013), cicilan bunga utang Rp 113,24 triliun yang akan dibayar tersebut terdiri dari, cicilan bunga utang dalam negeri Rp 80,7 triliun dan cicilan bunga utang luar negeri Rp 32,54 triliun. (mediaumat.com, 26/6)

 Demokrasi terbukti hanya menciptakan pemerintahan sableng 212. “Artinya, dua tahun pertama untuk kembalikan modal. Satu tahun untuk mengabdi. Dan dua tahun sisanya untuk persiapan maju dalam pilkada berikutnya,” ungkap Ketua DPD II Barito Selatan Muhammad Bakrie saat menyampaikan orasi dalam acara Muktamar Khilafah bertempat di Stadion Tuah Pahoe, Km 5 Palangkaraya Ahad (12/5). Sehingga, mustahil model pemerintahan semacam ini akan mampu melayani kebutuhan dan menuntaskan problematika di masyarakat.

Acara Muktamar diguncang oleh seruan syariah dan khilafah dari 3000 peserta kaum muslimin se Kalimantan Tengah yang memadati stadion. Tujuan muktamar adalah untuk memupuk kesadaran politik dan opini penegakan syariah dan khilafah sebagai penganti sistem demokrasi sekuler yang terbukti bobrok.

Dalam pidato pembukanya, Ketua DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalteng Ustad Hadian Susilo menjelaskan latar belakang acara Muktamar Khilafah dilaksanakan pada bulan Mei ini karena bertepatan dengan bulan Rajab. “Karena bulan Rajab, tepatnya 28 Rajab 1342 H Khilafah Islamiyah di Turki diruntuhkan Musthafa Kamal atas dukungan Inggris,” ungkapnya dengan nada tinggi. Hadian menuturkan sejak runtuhnya khilafah, umat Islam kehilangan institusi yang menjadi pelaksana syariah, pelindung dan pemersatu umat Islam. Selain itu, umat ini terus dilanda berbagai musibah tanpa henti. Umat Islam dicabik-cabik, ditumpahkan darahnya, dirampas kekayaannya, dihinakan agamanya, dan dijajah kaum kafir. “Sungguh, tiadanya khilafah benar-benar merupkan umm al-jarâim, induk dan pangkal aneka musibah, keburukan, dan kejahatan,” tegasnya.

Pembicara kedua, Ketua DPD HTI Kotawaringin Barat Abu Nasir menyatakan bahwa barat kini sedang berada di ambang kehancuran akibat resesi ekonomi berkepanjangan, konflik politik, kehancuran moral, kriminalitas dan problematika sistemik lainnya. Pada sisi lain, tanda tanda kebangkitan Islam semakin dekat dan nyata di depan mata. Allah membuktikan kebenaran sabda Nabinya yang berbunyi,“Ina-Llaha takaffala bi Syam wa ahlihi (Allah telah menjamin Syam dan penduduknya).” Hal ini dibuktikan dengan terus berkobarnya api Revolusi Syam hingga, meski telah memasuki tahun ke-3.

Menurut Abu, Revolusi Syam juga berbeda dengan Revolusi Mesir, Tunisia, Libya maupun Yaman. Revolusi Syam adalah Revolusi Islam, yang tidak hanya bertujuan menumbangkan Rezim Kufur, Bashar Assad, tetapi bertujuan untuk menegakkan Khilafah yang menerapkan sistem Islam. Adapun orator ketiga, Muhammad Bakrie menjelaskan bahwa salah satu sumber malapetaka bagi umat ini karena diterapkannya sistem kufur demokrasi dan nasionalisme. Siapapun yang melaksanakan sistem kufur yang jelas-jelas bertentangan dengan Islam ini, pasti akan berbuah pada bencana dan penderitaan.

Untuk itu, menurut DPP HTI Pusat Jakarta, Tun Kelana Jaya, arah perubahan yang kita tuju adalah melanjutkan kehidupan Islam (isti`nâfu hayâtil islâmiyyah).  Melanjutkan kehidupan Islam maknanya adalah ‘audatul muslimîn ilal ‘amali bi jami’i ahkâmil Islâm (mengembalikan kaum Muslimin untuk mengamalkan seluruh ajaran Islam) baik akidah, ibadah, akhlak, muamalat; sistem pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik luar negeri.

Selain itu, melanjutkan kehidupan Islam berarti merubah negeri-negeri Islam menjadi dâr al-Islâmserta merubah masyarakat di negeri-negeri Muslim menjadi masyarakat islami.  Misi ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan tegaknya khilafah dan mengangkat seorang khalifah bagi seluruh kaum Muslimin yang dibaiat atas dasar ketaatan kepada al-Quran dan as-Sunnah.

Acara Muktamar Khilafah digelar oleh DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Provinsi Kalimantan Tengah dan 31 kota besar se Indonesia. Puncak acara pada Ahad, 2 Juni 2013 bertempat di stadion Gelora Bung Karno Jakarta. (harian Borneonews, 13/5/2013)

Sumber : www.hizbut-tahrir.or.id

Lagi, kasus bayi meninggal karena kurang mendapat perawatan di rumah sakit terulang. Hikmah, bayi berumur 1 tahun 3 bulan ini mengembuskan napas terakhir di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta tadi pagi sekira pukul 09.00 WIB.

Anak pasangan Parjo dan Soimah ini sebelum meninggal diagnosis menderita gizi buruk dan infeksi paru-paru. Dia  meninggal dunia karena rumah sakit kekurangan alat neonatal intensive care unit (NICU) alias incubator.

“Awal mulanya kita tidak tahu, tetangga saya Nora yang urus. Saya lagi bawa istri saya masuk Rumah Sakit Islam,” ujar Parjo kepada Okezone di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2013).

Sementara itu menurut Nora, dia sempat mendapat kesulitan memasukkan Hikmah ke RSCM untuk dilakukan perawatan. Bahkan dia sudah menunggu lima jam untuk masuk ruang perawatan.

“UGD-nya sudah full, Hikmah dirawat berdua dalam satu tempat tidur. Padahal UGD full, tapi dokter yang jaga cuma tiga. Saya juga disuruh meminta uang jaminan,” ujar Nora.

Nora menjelaskan kepada dokter, bahwa Hikmah mengalami gangguan pernapasan jadi harus dirawat di NICU. Namun  tidak digubris dan Hikmah dibawa untuk dirawat di ruang rawat inap.

“Umurnya 1 tahun 3 bulan, tapi beratnya hanya 3,8 kilogram. Harusnya dirawat di NICU, tapi malah di ruang rawat inap biasa,” ujarnya.

Saat bayi malang tersebut mulai kritis, pihak  RSCM baru menyarankan Hikmah dibawa ke rumah sakit yang tersedia NICU. RSCM beralasan kekurangan NICU, anehnya RSCM tidak menunjuk rumah sakit rujukan untuk merawat Hikmah.

“Hikmah menghembuskan napas terakhir tadi pagi pukul 09.00 WIB. Dokter bilangnya gagal napas. Yang saya sesalkan kenapa tidak dari awal saja Hikmah dirujuk ke rumah sakit lain,” sesal Nora. (sumber :www.hizbut-tahrir.or.id)

REFLEKSI AKHIR TAHUN 2012 HTI : 1. Kekayaan Alam Dijarah Asing Tahun 2012 segera akan berlalu. Banyak peristiwa telah terjadi. Terhadap 10 (sepuluh) peristiwa atau topik penting baik menyangkut ekonomi, politik maupun sosial budaya di sepanjang tahun 2012, Hizbut Tahrir Indonesia memberikan catatan. 

1. KEKAYAAN ALAM DIJARAH ASING Sejak diundangkannya UU Migas Nomer 22 Tahun 2001, liberalisasi migas di Indonesia berjalan kokoh. Sejak saat itu, hampir tiap tahun publik disuguhi dengan berbagai informasi kisruh mengenai pengelolaan migas di negeri ini. Menurut BP Migas ada 29 blok dari 72 Minyak dan Gas (Migas) di tanah air yang akan habis masa kontrak hingga 2021 mendatang. Diantaranya, Blok Siak (Riau) dengan operator Chevron Pacific Indonesia yang akan habis tahun 2013; Blok Offshore Mahakam (Kalimantan Timur) dengan operator Total E&P Indonesia (2017), Blok Sanga-sanga (Kaltim) dengan kontraktor VICO dan Blok Southeast Sumatera yang dikelola CNOOC (2018). Di Blok Bula (Maluku) dengan operator Kalrez (2019), Blok South Jambi B yang dikelola Conoco Phillips (2020), dan Blok Muriah (Jawa Tengah) yang dikelola Petronas ( 2021). Kebijakan pemerintah selama ini selalu berpihak kepada perusahaan swasta baik lokal maupun asing, sehingga banyak menimbulkan reaksi dari masyarakat. Pada tahun 2012 ini ada 3 kasus yang menjadi perhatian publik akibat kebijakan pemerintah yang pro asing tersebut, diantaranya Kasus Blok Siak di Riau yang akhirnya diminta dikelola oleh BUMD, kasus Blok Tangguh di Papua yang ditukar dengan “Gelar Kstaria Salib” dan yang paling heboh kasus Blok Mahakam sampai menimbulkan ancaman “disintegrasi” dari masyarakat Kalimantan Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia jika Blok Mahakam tetap diberikan kepada Asing. 

Potensi Pendapatan Blok Siak 

 Siak Block terdiri dari dua lapangan utama, yaitu Lindai Field dan sebagian Batang Field. Produksi Lindai Field sekitar 1.300 barrel of oil per day (bopd) dengan peluang peningkatan melalui penambahan sumur sisipan dan aplikasi teknologi waterflood. Sedangkan Batang Field yang 65 persen dalam konsesi Siak Block, memproduksi sekitar 1.200 bopd minyak kental/berat, dan dapat ditingkatkan dengan teknologi pemanasan minyak di dalam reservoir, penambahan jumlah sumur, dan merapatkan spacing (jarak pengurasan antar sumur). Jika dirata-ratakan, produksi Siak Block sekitar 2 ribu bopd. Dibanding Blok Langgak dengan produksi sekitar 600 bopd, Siak Block adalah ladang tua yang masih menawan di mata investor. Walaupun produksinya tidak besar, Siak Block tetap menjanjikan pendapatan bagus untuk Riau. Dengan asumsi produksi rata-rata 2.000 bopd, maka merujuk metode penghitungan Rafiq Imtihan (2010), Riau berpeluang meraih keuntungan sekitar US$ 4,06 juta dari Siak Block atau sekitar Rp. 37,5 miliar per tahun dengan asumsi US$ 1=Rp. 9.250.

 Potensi dan Produksi Blok Mahakam 

Blok Mahakam merupakan salah satu ladang gas terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang pernah dilansir oleh BP Migas, saat ini rata-rata produksinya sekitar 2.000 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau sekitar 344.000 barel oil equivalen (boe) per hari. Cadangan yang terkandung di blok ini sekitar 27 trilliun cubic feet (tcf). Dari 1970 hingga 2011, sekitar 50 persen (13,5 tcf) cadangan telah dieksploitasi, menghasilkan pendapatan kotor sekitar US$ 100 miliar. Produksi harian dari blok ini mencapai 2,5 bcf (billiun cubic feet) per hari. Sebanyak 80 persen kebutuhan kilang LNG Bontang berasal dari blok ini. Sebagian besar dari LNG tersebut kemudian diekspor ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Selain itu, blok ini juga memproduksi 92 ribu barel minyak dan kondensat pada tahun 2011 (platt.com). Cadangan yang tersisa saat ini sekitar 12,5 tcf, dengan harga gas yang terus naik. Jika diasumsikan rata-rata harganya US$ 15/MMBtu, maka dari cadangan ini berpotensi menghasilkan pendapatan kotor lebih dari US$ 187 miliar (12,5 x 1012 x 1000 Btu x $15/106 Btu) atau sekitar Rp 1.700 trilyun. 

Potensi dan Produksi Blok Tangguh 

Blok Tangguh merupakan ladang gas terbesar di dunia. Menurut hasil sertifikasi DeGolyer and MacNaughton pada tahun 1998, potensi Blok Tangguh menunjukkan angka sebesar 14,4 triliun kaki kubik (tcf) sebagai cadangan gas terbukti. Sumberdaya gas Tangguh tersimpan pada tiga blok gas yang akan dieksploitasi sesuai KKS, yakni Wiriagar, Berau dan Muturi. Ketiga blok gas tersebut berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Gas diproduksi dari 2 anjungan lepas pantai tak berawak, disalurkan melalui pipa sepanjang 22 km ke dua kilang pencair gas, yang masing-masing mempunyai kapasitas 3,8 juta ton gas per tahun. Seluruh kontraktor proyek gas Tangguh adalah perusahaan asing yang terdiri dari BP (nilai saham 37,16 persen), CNOOC (16,99 persen), Mitsubishi & Inpex Berau BV (16,3), Nippon Oil Exploration Ltd (12,23 persen), KG Berau/KG Wiriangar (10 persen) dan LNG Japan (7,3 persen). Berdasarkan kontrak dengan para pembeli gas potensial, kilang Tangguh pertama kali direncanakan berkapasitas 7,6 juta ton per tahun, yang akan diekspor terutama ke AS, Jepang dan Korea. Distribusi produksi gas 7,6 juta ton per tahun ini masing-masing adalah 3,7 juta ton ke Sempra, California, AS (selama 20 tahun), 0,55 juta ton ke K-Power, Korea (20 tahun), 0,55 juta ton ke Posco, Korea (20 tahun) dan 2,6 juta ton ke JCC Fujian, China (25 tahun). Potensi gas dari blok tangguh yang sebesar 14,4 tcf itu dapat menghasilkan ribuan trilyun rupiah, dengan asumsi harga rata-rata minyak selama 20 tahun ekplorasi adalah US$ 80/barel, cost recovery sebesar 35persen, 1 boe = 5.487 cf dan nilai kurs US$/Rp adalah 10.200, maka dari simulasi perhitungan yang dilakukan diperoleh potensi pendapatan total gas Tangguh adalah sekitar US$ 210 miliar atau sekitar Rp 2.142 triliun (Marwan batu bara, www. eramuslim .com). 

Pengelolaan Migas Pro Kapitalis Global. 

 Pemberian izin kepada perusahaan swasta baik lokal maupun asing atas tambang yang baru atau perpanjangan kontrak bagi yang sudah berjalan seperti kasus Blok Mahakam, Blok Tangguh yang diberikan kepada British Petrolem, tambang emas di Irian Jaya yang diberikan kepada PT Freeport Amerika Serikat dan ribuan kontrak karya lainnya, selalu bermuara pada dua alasan klasik yang dikemukakan Pemerintah: ketidakmampuan Pertamina dan BUMN lainnya dari sisi teknologi dan ketidakmampuan dari sisi permodalan. Benarkah? Masalah teknologi dan permodalan sering menjadi alasan klasik Pemerintah untuk menyerahkan ekplorasi migas ke pihak asing. Persoalan yang pertama, yaitu teknologi ekplorasi minyak dan gas serta minerba, sebenarnya bukan masalah utama. Pertamina dan BUMN lainnya sudah mampu melakukan ekplorasi migas dan minerba baik onshore (darat), offshare (lepas pantai) maupun laut dalam (deep water). On share adalah bentuk eksplorasi di darat. Pertamina dengan tenaga-tenaga ahlinya dari dalam negeri sudah mampu mendeteksi dan mengekplorasinya tanpa hambatan. Penemuan cadangan minyak di Blok Cepu adalah tenaga ahli dari Pertamina. Pertamina pun menyatakan mampu secara teknologi untuk mengekplorasinya tanpa bantuan asing. Adapun offshore adalah bentuk ekplorasi migas di wilayah laut baik lepas pantai laut dangkal maupun laut dalam atau deep water. Dalam hal eksplorasi migas dalam bentuk offfshore selama ini Pertamina sering diragukan kemampuannya bahkan dianggap tidak mampu baik dari sisi teknologi maupun permodalan. Terbukti Pertamina mampu mengeksplorasi Blok West Madura bahkan hasilnya meningkat dibandingkan BP. Aspek permodalan, seandainya pemerintah atau Pertamina tidak memiliki dana, sebenarnya banyak lembaga keuangan atau perbankan yang bisa menjamin kucuran kredit jika Pertamina memiliki underlying asset (jaminan). Apalagi jika hal ini didukung oleh jaminan pemerintah melalui pemilikan cadangan nasional migas oleh Pertamina sebagai BUMN seperti halnya negara lain, misalnya Venezuela atau Malaysia melalui Petronasnya. Di tengah hujatan dan keprihatian atas kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya alam khususnya migas, Mahkamah Konsistusi memberikan angin segar dengan mengabulkan gugatan ormas Islam dan beberapa tokoh terhadap keberadaan UU Migas dan BP Migas. Dampak dari pembatalan terhadap beberapa pasal yang ada dalam UU Migas ini dan menjadi sandaran keberadaan BP Migas seperti Pasal 1 angka 23 dan pasal lainnya adalah pembubaran BP Migas. Sebagian kalangan menganggap pembubaran BP Migas bisa mengembalikan kedaulatan negara atas migas, benarkah ? Esensi liberalisasi migas sebenarnya bukan pada keberadaan lembaga seperti BP Migas.. Esensi liberalisasi terletak pada Pasal 9 ayat 1 dimana pada pasal tersebut dinyatakan bahwa Usaha Hulu dan Hilir Migas “dapat dilaksanakan oleh: Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta.” Kata “dapat” pada pasal 9 ayat 1 inilah yang menyebabkan posisi BUMN disama dudukkan dengan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Dengan penyamaan kedudukan itu, membuat BUMN kehilangan keistimewaan dalam pengelolaan Migas yang semestinya memang diberikan oleh konstitusi sebagai tangan negara dalam pengelolaan sumberdaya alam. Selanjutnya bila BUMN Migas hendak mengelola sebuah blok migas, maka ia harus ikut tender bersama BUMS lain. Hasilnya memang luar biasa. Hampir 90 persen sumber minyak kita dikuasai oleh swsata baik lokal maupun asing, bahkan untuk anggaran tahun ini menurut Menteri BUMN, Dahlan Iskan, kontraktor asing masih mendominasi 75persen proyek migas di tanah air. Meski BP Migas bubar tapi kalau pasal 9 ini tetap ada, maka liberalisasi migas masih tetap eksis. Percuma BP Migas dibubarkan tapi semangat liberalisasi masih ada, ketika BP Migas ini dibubarkan kemudian dibentuk badan misalnya dibawah Kementerian ESDM, kalau mindset Departemen ESDM sangat liberal seperti saat ini tidak ada jaminan ekplorasi migas bisa jatuh ke Pertamina, karena dalam pasl 9 tadi. Teknologi dan modal sebenarnya bukan masalah utama. Apalagi Pertamina sebagai satu-satunya BUMN di bidang migas memiliki kemampuan yang tak kalah hebatnya dibandingkan perusahaan asing. Masalah utamanya adalah political will pemerintah yang tidak pro rakyat alias lebih pro kapitalis global. Ini terbukti dalam beberapa kasus seperti tambang migas Blok Cepu atau tambang emas Freeport dan Newmont. Dalam kasus Blok Cepu dan Freeport, misalnya, karena tekanan pemerintah AS dengan begitu mudahnya Blok Cepu diserahkan kepada Exxon Mobile, sedangkan tambang emas di Irian Jaya terus dibiarkan dikuasai Freeport. Akibatnya, kekayaan di negara ini tidak dapat dikuasai dan dimanfaatkan secara optimal oleh rakyatnya. Di bidang pengelolaan migas saat ini ada 60 kontraktor migas yang terkategori ke dalam tiga kelompok. Pertama: Super Major, terdiri ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 persen. Kedua: Major, terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen. Ketiga: perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12 persen dan gas 5 persen. Dalam kasus PT Freeport Indonesia, dari tambang di Papua tersebut Indonesia seharusnya mendapatkan keuntungan Rp 50–100 triliun pertahun andai pengelolaan tambang itu dikelola oleh negara bukan swasta. Sebagian besar tambang nikel juga dinikmati oleh perusahaan Jepang karena hampir 53 persen kebutuhan industri nikel Jepang dipasok dari hasil tambang nikel Indonesia. PoIitical will yang tidak pro rakyat atau yang tidak sesuai dengan syariah ini muncul dari pola pikir atau mindset pemerintah yang liberal dan kapitalistik yang didukung oleh DPR yang melahirkan UU dan regulasi yang liberal dan kapitalistik seperti UU Migas No. 22 Tahun 2001 dan UU Minerba no. 4 Tahun 2009. Dalam pandangan Islam, minyak bumi dan gas merupakan sumber daya alam yang melimpah sehingga masuk dalam kategori barang milik publik (al milkiyyah al-ammah) yang pengelolaannya harus diserahkan kepada negara secara profesional dan tentu bebas korupsi agar seluruh hasilnya dikembalikan kepada publik.

Siapa Penguasa Migas di Indonesia? Siapa penguasa minyak dan gas (migas) di Indonesia? Pemerintah Indonesia ataukah perusahaan asing? Jika pertanyaan tersebut ditujukan kepada Asosiasi Perminyakan Indonesia (API), maka jawabnya adalah Pemerintah Indonesia-lah yang mendominasi migas. Bahkan menurut Presiden API Elisabeth Proust, industri migas telah memberi kontribusi signifikan ke Indonesia. Di antaranya, menghasilkan lebih dari 25 persen total pendapatan pemerintah, yakni sekitar 35 milyar dollar AS berupa pembayaran pajak dan royalti pada tahun 2011. “Yang terjadi saat ini adalah ada salah persepsi publik bahwa industri migas (minyak dan gas) didominasi perusahaan asing,” katanya mengelak. Selain itu, Elisabeth beralasan, industri migas juga memberi kontribusi hingga 7 persen dari pendapatan domestik bruto. Bahkan menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 30.000 pekerja langsung serta lebih dari 300.000 pekerja tidak langsung. ”Industri migas juga membelanjakan ratusan juta dolar AS per tahun untuk peralatan dan jasa serta mengembangkan infrastruktur utama untuk konsumsi energi domestik,” ujarnya. Elisabeth boleh saja berargumen membela kepentingan asing. Namun jika melihat fakta, data menyebutkan justru hampir 74 persen kegiatan usaha hulu atau pengeboran minyak dan gas (migas) di Indonesia dikuasai perusahaan asing. Perusahaan nasional cuma menguasai 22 persen dan sisanya konsorsium asing dan lokal. Sementara untuk kegiatan hilir migas perusahaan nasional masih dominan dengan penguasaan sebesar 98 persen. Adapun perusahaan asing menguasai sisanya. Ini wajar karena memang SPBU di Indonesia masih dikuasai Pertamina. Di Indonesia ada 60 kontraktor Migas yang terkategori ke dalam tiga kelompok. Pertama, Super Major yang terdiri dari ExxonMobile, Total Fina Elf, BP Amoco Arco, dan Texaco yang menguasai cadangan minyak 70 persen dan gas 80 persen Indonesia. Kedua, Major (Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18 persen dan gas 15 persen). Ketiga, perusahaan independen (menguasai cadangan minyak 12 persen dan gas 5 persen). Dengan data tersebut, terbukti bahwa perusahaan multinasional-lah yang menguasai migas di Indonesia. Karena itu jangan heran, jika negeri dengan sumber daya alam migas yang berlimpah ruah, justru meradang saat harga migas di pasar internasional melonjak. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) yang berpatokan dengan harga minyak dunia ikut tergoncang. Karena itu setiap harga minyak dunia naik, selalu ada pemikiran untuk menaikkan harga BBM subsidi. Alasannya, karena beban subsidi di APBN terlalu berat. Semua itu karena migas yang ada di Indonesia ‘mengalir’ ke luar negeri. Padahal di Indonesia terdapat sekitar 60 cekungan minyak dan gas bumi. Dari jumlah tersebut baru sekitar 38 yang telah dieksplorasi. Dalam cekungan tersebut terdapat sumberdaya sebanyak 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas. Potensi cadangannya sebanyak 9,67 miliar barel minyak dan 156,92 TCF gas. Semua itu baru dieksplorasi hingga tahun 2000 sebesar 0,46 miliar barel minyak dan 2,6 triliun TCF gas. Karena itu, jika menilik angka volume dan kapasitas BBM, sebenarnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Liberalisasi migas di Indonesia juga tidak lepas dari keberadaan Undang-undang (UU) 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU tersebut, pemerintah justru melepas tanggung jawab dalam pengelolaan migas. Terlihat dari beberapa klausul dalam Pasal UU tersebut. Misalnya, pemerintah membuka peluang pengelolaan migas dan privatisasi perusahaan migas nasional. Selain itu, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada perusahaan asing maupun domestik untuk mengeksplorasi dan eksploitasi minyak. Lebih parahnya lagi, pemerintah membiarkan perusahaan asing dan domestik menetapkan harga sendiri. Sangat jelas bahwa UU tersebut sangat liberal. (mediaumat.com, 24/12) Tabel. Perusahaan Migas di Indonesia No Nama Perusahaan Blok Kontrak akhir 1 Operator Expan Nusantara Kampar Block 5 Juli 2013 2 Expan Nusantara Sumatra Selatan Extension 5 Juli 2013 3 Chevron Pacific Indonesia Siak 28 Nopember 2013 4 Intermega Sabaku Salawati (A and D Salawati 9 Januari 2015 5 JOB Pertamina-Costa Intl Group Gebang 29 Nopember 2015 6 ConocoPhillips Indonesia Corridor 7 September 2016 7 Total E&P Indonesie Mahakam 30 Maret 2017 8 Chevron Indoneisa Company Attaka 31 Maret 2017 9 ExxonMobil Oil Indonesia “B” Block 1 Agustus 2017 10 PetroChina Kepala Burung 15 Oktober 2016 11 JOB Pertamina-PetroChina Tuban, Jawa Timur 28 Februari 2018 12 JOB Pertamina-Talisman Ogan Komering 28 Februari 2018 13 PetroChina Tuban 28 Februari 2018 14 VICO Indonesia Sanga-sanga 7 Agustus 2018 15 CNOOC SES South East Sumatera 6 September 2018 16 Maxus South East Sumatera BV, South East Sumatera 6 September 2018; 17 Mobil Exploration Indonesia NSO and NSO Extension Block 16 September 2018 18 ConocoPhillips Indonesia South Natuna Sea Block “B 16 Oktober 2018 19 Chevron Indonesia Company Pasir Barat 25 Oktober 2018 20 Putra Kencana Diski Petroleum Blok (Diski), 16 Nopember 2018 21 Intermega Sabaku Linda A, B, C/G and Sele 1-Mai 2019 22 JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Raja Block 6 Juli 2019 23 Kalrez Petroleum Renewal-Bula Block, Seram 31 Oktober 2019 24 JOB Pertamina-PetroChina Salawati 23 April 2020 25 Lapindo Brantas 23 April 2020 26 Kondur Petroleum SA Malacca Strait Block 4 Agustus 2020