Acara Futuh Desa Sogati Yang dihadiri sekitar 22 orang syabab Majenang dan sekitarnya, dimulai sabtu sore tanggal 29 desember 2012 dan berakhir hari ahad sore jam 17.00 tanggal 30 desember 2012. Peserta melakukan kontak ke warga pada malam hari dan siang hari, pagi jam 06.00-08.00 diisi acara jalan-jalan sehat naik gunung Sogati.

Semarang, HTI Press. SPN secara prinsip menolak Undang-undang tersebut yang merupakan produk kapitalisme. Kalimat tersebut terungkap pada Silahturahim Lajnah Faaliyah DPD II HTI Semarang Raya yang dipimpin oleh Ustad Rohmadi diterima dengan penuh kehangatan oleh segenap pengurus DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Semarang dengan ketua Bpk Heru Budi Utoyo (27/11).
Rohmadi menyampaikan maksud dan tujuan dari silahturahim LF HTI dalam rangka membangun sinergi dengan SPN dalam rangka penyadaran kepada masyarakat untuk mau kembali diatur menurut syariah islam dalam bingkai Negara Khilafah, terutama dalam mensikapi penolakan terhadap UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosisal (BPJS) yang secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat dalam bentuk asuransi sosial.
Heru selaku ketua DPC SPN kota semarang menyambut baik kunjungan HTI Semarang Raya dan baru mengetahui bahwa dalam syariah islam juga mengatur mengenai perburuhan seperti yang selama ini diperjuangkan oleh SPN baik melalui advokasi, pemberdayaan, maupun demo yang dilakukan dalam rangka untuk memperjuangkan persoalan buruh itu sendiri, beliau mengistilahkan “dakwah buruh”, karena hasil kajian SPN upah yang ditetapkan sekarang masih sekedar untuk bertahan hidup bukan untuk layak hidup.
SPN juga sepakat untuk menolak Undang-undang tersebut yang merupakan produk kapitalisme dan adanya kebohongan yang dulu iuran dijanjikan jaminan gratis ternyata harus dipotongkan dari upah buruh. Dalam Undang-undang itu juga ada keganjilan bahwa Negara menganggap buruh pabrik tidak layak ditanggung karena bukan fakir miskin. Sedangkan definisi miskin menurut pemerintah adalah orang yang penghasilannya di bawah Rp 300 ribu per bulan.
Pada kesempatan tersebut delegasi HTI juga menyampaikan agenda besar muktamar khilafah 2013 dan ajakan untuk mengkaji bersama HTI dalam forum HU dan alhmadulillah pengurus yang hadir menerima tawaran tersebut, serta akan di selenggarakan pula pula training kepemimpinan menurut Islam yang akan disampaikan dari HTI untuk para pengurus lain yang berjumlah sekitar 30 orang.
Silahturahim di tutup dengan salam salaman dan penyerahan cindera mata dari HTI berupa Buletin Al waie, MU dan al Islam serta photo bersama. [Supri/LF/I’lamy Semarang]